MEDIALUBUKLINGGAU.COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup turut ambil bagian dalam kegiatan Apel Bersama Pegawai yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada Senin 15 September 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Lapas Curup.
Apel dimulai pukul 07.30 WIB dan berlangsung di Aula Lapas Curup.
BACA JUGA: Lapas Curup Gelar Sidang TPP, Ini yang Dibahas
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., yang menyampaikan sejumlah arahan penting kepada seluruh aparatur yang hadir.
Dalam sambutannya, Prof. Otto Hasibuan menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam menyikapi kondisi pasca unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah.
Ia menyampaikan bahwa netralitas ASN harus tercermin tidak hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari, guna mencegah potensi perpecahan di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Tunjukkan Komitmen dan Berikan Pembinaan Bagi WBP, Lapas Curup Gelar Pendidikan Kesetaraan
ASN juga diminta untuk tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik agar manfaat kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, beliau menyoroti perlunya menjaga integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan birokrasi, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas.
Menurutnya, hal ini krusial demi mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.
BACA JUGA: Kopi Bubuk Pasko, Inovasi Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Lapas Curup
Melalui apel bersama ini, seluruh jajaran Lapas Curup memperkuat komitmennya untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas, profesionalisme, dan integritas dalam pelaksanaan tugas.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat sinergi antar unit kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal.
